Dugaan Pengarahan Pembelian Seragam Saat SPMB di Pemalang Jadi Sorotan, Publik Minta Keterbukaan

- Penulis

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemalang || hernastoday.com

Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Pemalang kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan adanya pengarahan kepada orang tua siswa untuk membeli seragam sekolah dari penyedia tertentu.

Sejumlah wali murid mengaku memperoleh informasi yang mengarah pada pembelian seragam di satu toko atau penyedia yang telah ditentukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kebebasan orang tua dalam memilih tempat pembelian seragam serta transparansi mekanisme pengadaannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keluhan para orang tua muncul di tengah proses daftar ulang siswa baru. Mereka menilai kebutuhan seragam sekolah seharusnya dapat dipenuhi secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing keluarga, tanpa adanya kesan kewajiban membeli pada pihak tertentu.

Dugaan tersebut kemudian memicu perbincangan di masyarakat. Sejumlah pihak meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang melakukan penelusuran untuk memastikan tidak ada praktik yang berpotensi merugikan masyarakat maupun menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktisi hukum yang menanggapi persoalan itu menilai, apabila benar terdapat arahan atau pengondisian pembelian seragam kepada satu penyedia tertentu, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, sekolah seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat membatasi hak orang tua untuk menentukan sendiri tempat pembelian kebutuhan pendidikan anaknya.

Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan penjelasan resmi agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB yang seharusnya berlangsung objektif dan akuntabel.

Isu penjualan maupun pengondisian pembelian seragam sekolah bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Ombudsman di berbagai daerah juga kerap mengingatkan bahwa orang tua memiliki hak untuk membeli seragam sekolah secara mandiri dan sekolah tidak diperbolehkan memaksakan pembelian kepada penyedia tertentu.

Hingga persoalan ini menjadi perbincangan masyarakat, publik masih menunggu klarifikasi dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait guna memastikan seluruh proses SPMB berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, serta bebas dari praktik yang dapat menimbulkan dugaan keberpihakan kepada pihak tertentu.

Penulis : A.Riy

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel hernastoday.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah
Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 
Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang
Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 
Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang
Orang Nomor Satu Di LBH PMP Diserahkan Kepada Willy Triatama Bandrio, S.H. 
Keluarga Pasien Panik Untuk Membayar Rumah Sakit Karena Pasien Umum
Kelompok Tuklaban Tani Oplos Pipa PVC 6 Inci dan 5 Inci Melanggar Juklak dan Juknis
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:20 WIB

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah

Kamis, 12 November 2026 - 18:23 WIB

Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 

Selasa, 10 November 2026 - 21:14 WIB

Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang

Jumat, 6 November 2026 - 14:48 WIB

Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 

Rabu, 4 November 2026 - 13:31 WIB

Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang

Berita Terbaru