Oleh: Tim Investigasi
Pemalang || hernastoday.com
Program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Solar Cell yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 di sejumlah desa Kabupaten Pekalongan mulai menuai pertanyaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penelusuran terhadap sejumlah dokumen, berita acara serah terima, serta hasil observasi lapangan menunjukkan adanya pola yang relatif seragam dalam pelaksanaan program tersebut. Keseragaman itu terlihat mulai dari nilai anggaran, jumlah titik pemasangan, spesifikasi barang, hingga penyedia yang digunakan pada beberapa lokasi yang berhasil ditelusuri.
Dalam salah satu dokumen Berita Acara Serah Terima yang diperoleh tim investigasi, tercantum nama penyedia yang memasok LPJU Solar Cell kepada salah satu desa penerima bantuan. Temuan tersebut kemudian menjadi titik awal penelusuran lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan penyedia dan proses pengadaan barang.
Sejumlah sumber yang mengetahui pelaksanaan program menyebut adanya penggunaan penyedia yang sama pada beberapa desa penerima bantuan. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen kontrak, surat perjanjian, invoice, maupun dokumen pertanggungjawaban dari seluruh desa penerima program.
Selain pola pengadaan, tim investigasi juga menemukan kesamaan nilai pekerjaan dan jumlah titik pemasangan pada beberapa desa yang menjadi sampel pemeriksaan. Kesamaan tersebut belum tentu menunjukkan adanya pelanggaran, namun memunculkan pertanyaan mengenai proses penyusunan kebutuhan, survei harga, serta mekanisme pemilihan penyedia.
Pertanyaan lain muncul dari hasil pengecekan lapangan terhadap sejumlah unit LPJU yang telah terpasang. Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki tim investigasi, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi yang disebutkan dalam dokumen dengan kondisi riil di lapangan. Temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis independen untuk memastikan apakah seluruh komponen yang tercantum dalam spesifikasi benar-benar terpasang dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga mempertanyakan kewajaran harga pengadaan. Dugaan adanya selisih harga antara nilai pengadaan dan harga pasar komponen LPJU menjadi salah satu aspek yang perlu diuji melalui audit teknis dan audit investigatif. Hingga saat ini, belum terdapat hasil audit resmi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara.
Penelusuran juga mengarah pada dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan program. Namun sampai artikel ini disusun, belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam proses penentuan penyedia maupun pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, informasi yang berkembang masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui keterangan resmi dan dokumen pendukung.
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, tim investigasi telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses perencanaan, mekanisme pengadaan, penentuan penyedia, serta pelaksanaan pekerjaan LPJU Solar Cell. Ruang hak jawab tetap terbuka dan akan dimuat secara proporsional apabila tanggapan resmi diterima.
Terlepas dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum nantinya, program LPJU Solar Cell yang menggunakan dana publik tetap harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Karena itu, pemeriksaan oleh aparat pengawas maupun aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Pada akhirnya, publik berhak mengetahui apakah keseragaman pola pengadaan tersebut merupakan hasil perencanaan yang wajar dan sesuai ketentuan, atau justru terdapat persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang.
Penulis : A12
Editor : Redaksi
