Disinyalir Pemerintah Lambat Dalam Merespon Laporan, Komite SDN 2 Bongas Meminta Sumbangan Kepada Wali Murid

- Penulis

Selasa, 23 Juni 2026 - 01:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Exif_JPEG_420

i

Exif_JPEG_420

Indramayu – hernastoday.com
Lagi dan lagi dunia pendidikan dasar (SD)  di Kabupaten Indramayu menjadi pusat perhatian masyarakat karena adanya sumbangan kepada orang tua murid dengan dalih untuk memperbaiki pagar sekolah. Hal ini diduga terjadi di SDN 2 Bongas. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin mencengkeram hampir sebagian besar masyarakat Indonesia terutama yang menetap di pedesaan. Komite SDN 2 Bongas memunculkan ide yang dirasa kurang tepat. Alih-alih menggratiskan segala bentuk iuran atau sumbangan, justru menciptakan jenis sumbangan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun.
Adanya ajakan Komite Sekolah untuk menabung bagi para siswa minimal sebesar  Rp. 20 rb setiap bulannya dimana pada saat menjelang berakhirnya tahun ajaran jumlah tabungan yang seharusnya milik siswa seluruhnya harus dipotong sebesar Rp.100 rb untuk biaya perbaikan pagar dan Rp. 50 rb untuk sumbangan acara perpisahan sekolah.
Niscaya bagi orang tua murid yang berkecukupan hal ini tidak ada kendala, namun bila sebaliknya maka ini menambah problematika dalam ekonomi keluarga.
Pantauan awak media di lapangan menggambarkan betapa pilu perasaan para orang tua murid menghadapi kebijakan yang diambil oleh Komite Sekolah.
Pada Senin 22 Juli 2026 awak media mengkonfirmasi perihal sumbangan dari orang tua murid yang diminta oleh SDN 2 Bongas melalui Komite Sekolah sebagai perwakilan dari para orang tua murid. Karena pada saat itu Tohari Muslim, S.Pd., selaku Kepala Sekolah yang nota bene penaggung jawab kegiatan belajar mengajar di SDN 2 Bongas sulit untuk dijumpai sehingga awak media bertemu Apip sebagai guru wali kelas 3 didampingi Sulaeman selaku Ketua Komite, Anis selaku Sekretaris Komite dan Hasan sebagai Bendahara Komite.
Dalam keteranganya Sekolah dan Komite membantah adanya iuran yang diwajibkan pihaknya hanya memungut sumbangan dengan sukarela.
Lebih lanjut disampaikan Anis (Sekretaris Komite-red) pihaknya meminta sumbangan karena masih ada hutang yang belum terbayar di toko material. “Kami meminta sumbangan itu karena masih ada hutang di toko material,” tukasnya.
Karena pemerintah dinilai lambat dalam menjawab masalah usulan perbaikan pagar sekolah, maka Apip sebagai guru yang mewakili sekolah dalam sesi wawancara memohon kepada awak media untuk mencarikan link di pemerintahan agar ada bantuan untuk menyelesaikan masalah pagar sekolah. “Barangkali Bapak ada link di pemerintahan dengan senang hati kami menerimanya,” ujar Apip kepada awak media.
Banyak masyarakat yang menyoroti fenomena yang terjadi di SDN 2 Bongas. Kenapa sampai sejauh itu Komite Sekolah harus berhutang pada pihak toko material, sehingga harus meminta sumbangan kepada orang tua siswa. Dan yang lebih menggelitik lagi SDN 2 Bongas melalui Apip salah seorang guru kebingungan mencari link di pemerintahan, kepada awak media pihaknya meminta bantuan untuk mencarikan bantuan link
Seyogyanya pihak Komite tidak memaksakan diri untuk berhutang kepada toko material, sehingga berdampak terhadap keuangan orang tua murid. Demikian pula pihak sekolah melalui Apip mencerminkan ketidaktahuan tentang Juklak dan Juknis terkait pengadaan/perbaikan bangunan fisik di lingkungan sekolah. Kiranya perlu dikaji ulang sistem alur komunikasi antara Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

Penulis : Mas Bro

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel hernastoday.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah
Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 
Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang
Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 
Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang
Orang Nomor Satu Di LBH PMP Diserahkan Kepada Willy Triatama Bandrio, S.H. 
Keluarga Pasien Panik Untuk Membayar Rumah Sakit Karena Pasien Umum
Kelompok Tuklaban Tani Oplos Pipa PVC 6 Inci dan 5 Inci Melanggar Juklak dan Juknis
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:20 WIB

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah

Kamis, 12 November 2026 - 18:23 WIB

Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 

Selasa, 10 November 2026 - 21:14 WIB

Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang

Jumat, 6 November 2026 - 14:48 WIB

Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 

Rabu, 4 November 2026 - 13:31 WIB

Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang

Berita Terbaru