Indramayu || hernastoday.com
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan wadah bagi para petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi, budaya dan berwawasan lingkungan. Peningkatan produksi pangan selalu menjadi topik di sektor pertanian. Pemerintah Pusat melalui BBWS dan Kementerian Terkait selalu mendorong peningkatan produksi pertanian dengan menyalurkan bantuan program seperti Sarana Jaringan Irigasi Pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bantuan program yang dimaksud juga dirasakan sampai wilayah Kabupaten Indramayu Kecamatan Gantar tepatnya di Desa Situraja.
Namun bantuan program yang diterima Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A Mitra Tirta Sari) selaku penerima manfaat program terindikasi menyalahi prosedur administrasi sebagai syarat dalam pelaksanaan pelbagai program bantuan pertanian
Pantauan awak media di lapangan ada indikasi terjadinya maladministrasi yang dapat dikategorikan “proyek siluman”. Hal ini terpantau pada saat awak media melakukan liputan di lokasi proyek (Desa Situraja-red) nampak dalam papan informasi tidak tercantum nilai proyek dan sumber dana. Lantas yang membuat masyarakat terkejut selang beberapa hari, tepatnya pada 29/06/26 awak media melakukan liputan berita lanjutan, nampak papan informasi sudah diganti dan tercantum jelas nilai proyek dan asal sumber dana.
Bergegas awak media mencari tahu tentang berubahnya papan informasi, namun Encim selaku ketua P3A Mitra Tirta Sari yang nota bene adalah Tim Pelaksana Kegiatan tidak dapat dijumpai. Masih di hari yang sama awak media menyambangi Kantor Desa Situraja, ditemui Ridwan Zakaria selaku Kepala Desa. Pihaknya tidak tahu menahu ikhwal terjadinya papan proyek yang terpampang di lokasi proyek. “Saya tidak tahu, karena saya belum merasa mendatangani berkas validasi terkait program P3A,” ungkap orang nomor satu di Desa Situraja di ruang kerjanya. (Senin, 29/06/26).
Memang, lanjut ia, sebelum pekerjaan berjalan ada yang datang mengaku suruhan pak Encim membawa berkas ke Kantor Desa, namun tidak saya tandatangani karena saya ingin ketemu pak Encim untuk meminta penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan proyek program bantuan pemeliharaan irigasi P3A.
Sambil menunjukan berkas validasi yang belum ia tandatangani, Kades juga menjelaskan “Sebelum pelaksanaan pekerjaan saya menyuruh perangkat saya untuk menemui Pak Encim untuk datang ke Kantor Desa, sambil menitipkan pesan, agar tidak melaksanakan pekerjaan dulu sebelum saya tanda tangani berkas, namun apa yang terjadi ? Kegiatan berjalan sudah 50% lebih tanpa tanda tangan persetujuan dari pihak desa selaku pemegang otonomi desa,” pungkasnya.
Terpisah, awak media mengkonfirmasi perihal carut marutnya prosedur tata kelola administrasi kegiatan. Taufik, Ketua DPC IMOI (Ikatan Media Online Indonesia) kabupaten Indramayu angkat bicara.
Pihaknya merasa sangat prihatin sekaligus geram atas perihal yang menimpa kegiatan P3A di Desa Situraja. “Jika hal ini benar terjadi, ini adalah pelanggaran fatal dan ada sanksi pidanya,” ujarnya dengan nada tinggi.
Pelanggaran Azas Transparansi, ujar Taufik, dengan adanya papan proyek ganda merupakan bentuk Maladministrasi nyata.
Penandatanganan dokumen validasi Kepala Desa wajib ada, dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Pakta Integritas bersama Ketua P3A dan pihak PSDA.
Masih kata Taufik Kepala Desa berhak melakukan pembinaan serta ikut memantau penyelenggaraan pekerjaan renovasi irigasi agar sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.
Dengan kejadian ini masyarakat tidak bisa ikut untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBN yang artinya itu adalah uang rakyat. Terkesan ada kelalaian/pembiaran dari Pihak Dinas Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat selaku pemberi kerja patut dipertanyakan kinerjanya. Bagaimana mungkin proyek Kementerian bisa berjalan liar tanpa papan informasi yang jelas dan berubah-ubah semaunya sendiri di ganti oleh penerima SPK, ini jelas melenceng dari aturan.
“Saya akan berkirim surat kepada Instansi terkait, untuk dijadwalkan wawancara dan audensi mendalam terkait perihal ini,” sambung mahasiswa Fakultas Hukum UMC yang sedang menyusun skripsinya ini.
Penulis : Mas Bro
Editor : Redaksi
