Terindikasi ‘Proyek Siluman’ Rehabilitasi Jalan Di Blok Asinan Margamulya Tanpa PIP

- Penulis

Senin, 20 Juli 2026 - 23:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu || hernastoday.com

Pengerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Margamulya Blok Asinan ternodai akibat kontraktor nakal yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai mekanisme dan melanggar aturan turunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) yang mewajibkan transparansi anggaran dan identitas proyek.  Senin (20/07/2026).

Masyarakat sekitar mempertanyakan kejelasan proyek tersebut. Tanpa adanya PIP, publik tidak mengetahui siapa pelaksana, berapa nilai anggarannya, dan jenis pekerjaan apa yang tengah dilaksanakan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut tidak transparan dan berpotensi melanggar ketentuan administrasi pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan uang negara wajib disampaikan secara terbuka. Ketidakhadiran papan informasi dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, proyek jalan tersebut merupakan usulan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Dullah.S.Pd. Melalui mekanisme lelang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sumber dana APBD Kabupaten Indramayu.

Sementara saat di konfirmasi oleh Taufik, Ketua DPC IMO Indonesia Kabupaten Indramayu. Kepada Dullah. S.pd, di tanyakan terkait kegiatan tersebut yang tidak adanya papan informasi publik, “Saya belum cek lokasi dan cek aja di lelang siapa pemenang nya. Karena secara langsung bukan tupoksi saya.” jawab sang anggota Dewan Fraksi Gerindra.

Memang, ujar Taufik, secara hukum dan struktural, Dewan (DPRD) yang mengusulkan rehabilitasi jalan tidak berkewajiban melakukan pengawasan teknis harian terhadap pelaksanaan proyek. Tugas pengawasan fisik dan teknis di lapangan adalah wewenang mutlak dari Dinas PUPR (eksekutif) serta Konsultan Pengawas independen. Namun, secara kelembagaan, anggota DPRD memiliki hak dan fungsi pengawasan (melalui Komisi terkait) untuk mengawal agar proyek berjalan sesuai spesifikasi dan anggaran yang ditetapkan. Secara umum, peran Dewan terkait rehabilitasi jalan meliputi : Pengawasan Kebijakan dan Anggaran. Dewan mengawasi, apakah eksekusi proyek sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tidak menyimpang dari usulan awal.

“Inspeksi Lapangan (Reses/Kunker); anggota dewan berwenang melakukan peninjauan langsung (Sidak) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan pengerjaan tidak asal-asalan. Menanggapi Keluhan dari masyarakat; sebagai jembatan untuk memanggil Dinas terkait melalui Rapat Dengar Pendapat.” Pungkas Taufik.

Penulis : Tim

Editor : Redaksi

Sumber Berita: hernastoday.com

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel hernastoday.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah
Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 
Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang
Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 
Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang
Orang Nomor Satu Di LBH PMP Diserahkan Kepada Willy Triatama Bandrio, S.H. 
Keluarga Pasien Panik Untuk Membayar Rumah Sakit Karena Pasien Umum
Kelompok Tuklaban Tani Oplos Pipa PVC 6 Inci dan 5 Inci Melanggar Juklak dan Juknis
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:20 WIB

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah

Kamis, 12 November 2026 - 18:23 WIB

Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 

Selasa, 10 November 2026 - 21:14 WIB

Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang

Jumat, 6 November 2026 - 14:48 WIB

Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 

Rabu, 4 November 2026 - 13:31 WIB

Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang

Berita Terbaru