Indramayu, Jabar • hernastoday.com
Program bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) yang digulirkan pemerintah merupakan bentuk dukungan nyata untuk meningkatkan pertanian di kabupaten Indramayu khusus di Kecamatan Kroya, yang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat/kelompok tani demi menjaga sawah dari kekurangan air ketika musim tanam dan aktivitas pertanian lainya.
Dalam rangka verifikasi terkait lokasi pembangunan irigasi perpompaan (Irpom) Kelompok Tani Sri Lestari yang ada di Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya. Tim investigasi menemui ketua Poktan Sri Lestari (Darta). 02/11/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

Darta menjelaskan bahwa “Pembangunan Irpom itu di tanah perhutani karena itukan sawah garapan saya, masa saya mengusulkan bantuan di tarohnya di sawah anggota,” Ucapnya.
Kemudian tim menanyakan emang boleh di tanah perhutani. Apa pengajuan awalnya disetujui.?????
Darta dengan lugas dan tegas menjawab, “Boleh kan saya urus langsung izinnya dari mulai Mantri Kehutanan sampai Asper saya di arahkan ke Plosokerep (BKPH) dapat surat namanya hak guna pakai,” tegas Darta.
Untuk memastikan kebenaran tersebut tim mendatangi KPH (Perhutani) Indramayu dan diterima oleh Asep Gunawan selaku Humas. Diperoleh keterangan secara lisan bahwa sebenarnya tidak boleh mengeluarkan izin apapun karena itu kawasan hutan dan perlakuan khusus (KHDPK) harus ke kementerian kehutanan langsung dan belum tentu di izinkan.
Tim investigasi kembali melakukan konfirmasi lanjutan ke BKPH Plosokerep pada (5/11/2026), diterima Kaur/Bagian Administrasi dan mendapatkan jawaban. Saya, urai ia, tidak pernah mengeluarkan selembar kertas pun untuk Kelompok Tani Sri Lestari terkait hak guna pakai pembangunan Irpom itu, dan saya siap dikonfrontir dengan ketua Kelompok Tani Sri Lestari nya. “Ini fitnah,” ungkapnya dengan nada tinggi.
Akhirnya tim mendatangi Kantor Polisi Hutan (Polhut) di daerah Cikawung Kecamatan Terisi bertemu dengan Totong selaku Polhut, kemudian tak berselang lama datanglah seorang yang agak gembul perawakannya, ternyata itu Mantri Kehutanan, Ikin namanya. Hasil wawancara dengan Mantri Kehutanan dirinya menjawab, tidak pernah mengeluarkan izin. ” Itu fitnah pak, kemarin saya di telepon Pak Darta, ‘Pak Mantri kalo ada wartawan telepon jangan kaget ya,” terang Ikin, menirukan ucapan Darta.
Disinilah muncul teka-teki ?
Ketua IMOI Kabupaten Indramayu (Ikatan Media Online Indinesia) Taufik, meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka dan profesional.
Menurutnya, apabila Mantri Ikin memang tidak pernah memberikan izin sebagaimana yang diklaim Darta, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa secara komprehensif.
Ketua IMOI Kabupaten Indramayu Taufik menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan pembangunan Irpom tersebut. Pihaknya juga berencana menyampaikan surat pengaduan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhutani dan Ditjen Irigasi dan Lahan Pertanian BPLIP kelas 1 Bandung. Serta instansi terkait di Jawa Barat agar dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas lokasi pembangunan serta dokumen perizinannya.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius, mengingat bantuan pemerintah seharusnya dilaksanakan sesuai peruntukan, lokasi, ketentuan administrasi, dan tujuan pemberian bantuan.
Tim investigasi juga mendorong agar instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan bantuan, titik koordinat yang disetujui, realisasi pembangunan di lapangan, serta status hukum lahan yang digunakan.
Hingga berita ini di turunkan belum ada tanggapan dari Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Indramayu sebagai fasilitator, pendamping serta pengelola/penyalur program bantuan Irigasi Perpompaan (IRPOM) dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani belum ada tanggapan samasekali.
Penulis : Tim Investigasi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Liputan hernastoday.com













