Konflik terkait pembangunan kandang ayam petelur di Desa Sukamelang akhirnya dibawa ke dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Kecamatan Kroya, dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026 di Aula Kantor Kecamatan Kroya.
Mediasi dihadiri oleh Camat Kroya Iing Koswara., S.STP., M.Si., Danramil 1617 Kapten Infanteri Sudiyanto dan Kuwu Desa Sukamelang H. Masduki.S.H., serta kedua belah pihak, yaitu masyarakat yang mengajukan keberatan atas keberadaan kandang dan pemilik kandang ayam petelur beserta karyawannya.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eben Ezer. S.H., selaku perwakilan warga yang keberatan, menyoroti persoalan izin dan legalitas pembangunan kandang ayam petelur tersebut. Ia menegaskan bahwa saya dan warga sekitar bukan bersikap sirik atau iri hati terhadap pemilik usaha kandang ayam petelur yang juga masih kerabat istri, saya pernah di datangi oleh RT untuk meminta persetujuan terhadap pembangunan kandang ayam petelur itu, saya jawab silahkan minta tanda tangan ke istri saya aja karena saya kan hanya pendatang yang kebetulan punya istri orang sini.Tapi selang beberapa Minggu kemudian di bangun lah kandang ayam petelur itu, kupikir sudah lengkap izin warga sekitar dan perizinan ke dinas terkait ternyata sebatas izin dari desa dan camat saja.
Maka dari itu saya mengirimkan surat ke Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan kepada Bupati Indramayu dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat guna menanyakan kelengkapan izin usaha ayam petelur itu.
Inilah dasar hukum dan perda yang harus di taati
• Permentan No. 31/Permentan/ OT.140/2/2014.
Merupakan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik. Aturan ini mengatur tata cara teknis sarana, prasarana, biosekuriti, dan lingkungan, namun ketentuan teknis jarak detail yang mengikat secara nasional sering kali dikembalikan atau ditambah dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing kabupaten/kota.
• Skala Mikro dan Kecil
(Permentan No. 14/2020). Untuk skala usaha mikro dan kecil tidak memiliki ketentuan jarak minimal nasional yang kaku, melainkan menggunakan Tanda Bukti Pendaftaran, sambil tetap tunduk pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat dan tidak meresahkan warga (seperti masalah bau atau lalat).
• Perda No. 8 Tahun 2014 (Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan). Peraturan ini merupakan payung hukum utama di tingkat kabupaten yang mengatur tata cara penyelenggaraan usaha peternakan, pengendalian dampak lingkungan, kesehatan hewan, hingga sanksi administratif maupun pidana bagi peternak yang melanggar ketentuan.
• Perda No. 9 Tahun 2024 (RTRW Kabupaten Indramayu 2024–2044). Peraturan yang mencabut Perda No. 1 Tahun 2012 ini menentukan zona kawasan budidaya peternakan. Pendirian kandang skala usaha hanya diperbolehkan pada zona peruntukan peternakan atau pertanian yang sesuai tata ruang, bukan di kawasan permukiman.
“Jika memang Dinas terkait menyetujui berdirinya usaha ayam petelur itu, ya kami hanya bisa berdoa semoga kami sehat selalu walau bau dan banyaknya lalat yang menghinggapi makanan dan minuman, tapi jika nanti kandang ayam petelur itu dibongkar oleh Satpol PP jangan juga salahkan kami,” ujar Eben.
Sementara itu, Suminih selaku pemilik kandang mengakui dirinya belum mengurus izin ke dinas-dinas terkait. Ia menyatakan baru meminta izin kepada pak kuwu, camat dan pak MP (Satpol PP), dengan alasan usahanya masih berskala kecil dan tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar.
Suminih juga menyampaikan telah menolak permintaan pengisian dari MBG karena dirinya belum sanggup meningkatkan kapasitas produksi telur.
Suminih menambahkan, pendirian usaha ayam petelur tersebut bertujuan agar masyarakat Blok Pilangsari dapat memperoleh lapangan pekerjaan dan berharap usahanya dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi warga sekitar.
Dari proses mediasi ini, terlihat ada perbedaan pandangan yang sangat mendasar : warga menuntut kepastian hukum dan perlindungan kesehatan akibat bau serta lalat, sedangkan pemilik usaha mengutamakan niat ekonomi dan kesejahteraan warga, namun belum melengkapi persyaratan administrasi dan izin resmi. Hasil mediasi ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama instansi terkait, untuk menindaklanjuti persoalan izin, dampak lingkungan, serta kenyamanan warga Desa Sukamelang blok Pilangsari.
Penulis : Taufik
Editor : Dimas Sapta
Sumber Berita: Liputan hernastoday.com













