Potret Buram Pendidikan Dasar Di Indramayu Menyeruak Kembali, Diduga UPTD SDN 2 Cibereng Kec. Terisi Lakukan Pungli

- Penulis

Kamis, 25 September 2025 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

oplus_0

i

oplus_0

Indramayu, Jabar. hernastoday.com. UPTD SDN 2 Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu diduga ikut berperan aktif didalam memperpanjang barisan citra negatif dunia pendidikan dasar Di Kabupaten Indramayu. Dugaan ini menyeruak setelah beredar surat edaran dari UPTD SDN 2 Cibereng yang disebutkan didalamnya tertuang rincian harga pungutan kepada anak didik sebesar Rp. 521.000,00/siswa, disebutkan pula disitu bahwa uang sebesar itu akan dipergunakan untuk keperluan pembelian perlengkapan siswa baru diantaranya : Seragam Olah Raga, Seragam Muslim, Seragam Batik, Atribut, Sampul Rapot dan Foto & Kartu NISN.

Padahal Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Undang-undang, Permendikbud dan produk hukum lainnya dikeluarkan tentunya untuk melakukan pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah, terutama karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, yang disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Ruang Kepsek & Guru UPTD SDN 2 Cibereng

Alih-alih mengobarkan semangat Undang-undang kependidikan dan Permendikbud, justru UPTD SDN 2 Cibereng berbanding terbalik dengan melakukan upaya pungutan tanpa mengindahkan UU ataupun Peraturan Menteri. Terlebih di suasana ekonomi nasional yang makin menghimpit masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Maka pada Kamis 25 September 2025, awak media hernastoday.com beserta beberapa personil Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial mengkonfirmasi perihal adanya pungutan tadi. Ditemui Kepala Sekolah, Jaenal, di ruang guru. Pihaknya mengakui bahwa betul telah melakukan pungutan sebesar tersebut, namun demikian pungutan itu akan dikembalikan lagi kepada orang tua murid. “Nanti akan kami kembalikan menunggu hasil rapat Komite Sekolah,”  ujar Jaenal. Hal ini terjadi setelah, Mano, Kadiv Humas LSM KPK-N (Komunitas Pemberantas Korupsi-Nusantara) Indramayu, di hari sebelumnya melapor kepada Kadisdik Indramayu perihal pungutan yang terjadi di UPTD SDN 2 Cibereng.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mano sangat menyayangkan pungutan ini terjadi, hal mana dirinya merasa prihatin karena di tengah sulitnya ekonomi akhir-akhir ini masih ada Lembaga Pendidikan Negara lakukan pungutan yang seharusnya bisa memanfaatkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Yang, lanjut Mano, lebih disayangkan lagi, kenapa pihak sekolah tidak mendapatkan sanksi hukum, hanya cukup dikembalikan kepada orang tua/wali murid. “Tapi kami akan tunggu (lihat-red.) Berita Acara Pengembalian uang tersebut, karena Masyarakat juga menantikan ‘apa betul uang itu dikembalikan’ dan Kepsek juga berjanji akan memperlihatkan bukti pengembalian uang pungutannya,” lanjut Mano dengan nada tinggi. “Kami akan lakukan koordinasi dengan Ketua LSM KPK-N beserta Divisi-divisi terkait untuk mengawal permasalahan agar terang benderang,” tutupnya.

Penulis : Mas Bro

Editor : Tim Redaktur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel hernastoday.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah
Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 
Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang
Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 
Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang
Orang Nomor Satu Di LBH PMP Diserahkan Kepada Willy Triatama Bandrio, S.H. 
Keluarga Pasien Panik Untuk Membayar Rumah Sakit Karena Pasien Umum
Kelompok Tuklaban Tani Oplos Pipa PVC 6 Inci dan 5 Inci Melanggar Juklak dan Juknis
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:20 WIB

Sikap Bungkam Pejabat Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah

Kamis, 12 November 2026 - 18:23 WIB

Konflik Pembangunan Kandang Ayam Petelur Desa Sukamelang Dimediasi Forkopincam Kroya 

Selasa, 10 November 2026 - 21:14 WIB

Program OPLAH Butuh Pengawasan Dinas Terkait, Pengeboran Sawah Diduga Langgar Aturan : Papan Informasi Anggaran Tidak Terpasang

Jumat, 6 November 2026 - 14:48 WIB

Ketua DPC IMOI Kabupaten Indramayu Sikapi Kebenaran Izin Hak Guna Pakai Pembangunan Irpom Sri Lestari 

Rabu, 4 November 2026 - 13:31 WIB

Desak APH Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah T.A 2024, Yayasan Cakrawala Gerusuk Kantor Disdik Dan Kejaksaan Negeri Pemalang

Berita Terbaru