Indramayu, Jabar • hernastoday.com
Pemerintah telah mengadakan Program Nasional Revitalisasi Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar Nomor : 1058/C3/KPA/I/SK/2026, tentang Panduan Pelaksanaan dan Laporan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar ( SD ) Tahun Anggaran 2026. Saat ini sedang ramai digelar di Kabupaten Indramayu dari semua jenjang SD – SMP – SMA – SMK.
Saat media hernastoday.com bersama Ketua PAC Kroya Ormas GRIB Jaya dan 4 anggotanya melakukan pemantauan selaku kontrol sosial ke UPTD SDN 2 Bantarwaru Gantar yang mendapatkan Program Revitalisasi SD Tahun 2026. Dijumpai Hadiansah Akbar selaku Kepala Sekolah didampingi tim teknis P2SP. Diperoleh penjelasan dari Kepala Sekolah bahwa pelaksanaan program revitalisasi digelar sesuai aturan. “Saya laksanakan sesuai aturan seperti pada saat saya mengikuti Bimtek,” jelasnya kepada awak media. Selasa (29/09/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ditanya awak media terkait pekerja tiang yang hanya diperbesar ukurannya sementara nampak terlihat memakai material/besi bekas pakai. Pihaknya menjawab bahwa walaupun material/besi bekas pakai, namun masih layak pakai. “Ini semua rangka bangunan memakai baja ringan dan di kerjakan swakelola,” lanjut Hadiansah Akbar kepada GRIB Jaya PAC Kroya.
Terpisah, GRIB Jaya PAC Kroya angkat bicara terkait hasil pantauan di lapangan. “Ada dugaan banyak penyimpangan pelaksaan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah nampak terlihat dengan anggaran sebesar Rp. 740.500.000 namun terindikasi dikerjakan asal-asalan, diduga tidak sesuai dokumen teknis/bestek” ungkap Darmo selaku Ketua PAC GRIB Jaya Kroya.
Jika, lanjut Darmo, dugaan ini terbukti benar maka pelaksanaan program tidak memenuhi standar teknis dan berpotensi merugikan kepentingan publik serta menghambat tercapainya tujuan peningkatan fasilitas pendidikan yang layak. Sejumlah aspek pekerjaan tidak mencerminkan spesifikasi yang tertuang dalam bestek : pemilihan material diduga yang tidak sesuai standar, ketidaksempurnaan pengerjaan struktur, hingga ada bagian yang seharusnya direvitalisasi secara menyeluruh namun hanya ditangani secara permukaan. “Kami akan terus memantau perkembangan permasalahan ini dan menyampaikan informasi selanjutnya,” Pungkasnya.
Masyarakat umum berharap pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh, agar pekerjaan dapat diperbaiki sesuai ketentuan atau dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Penulis : TC
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Liputan hernastoday.com













